- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH, mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana, untuk dicopot dari jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu.
Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11/2025), Rudy menilai insiden yang melukai 96 orang itu merupakan akibat dari minimnya supervisi dan pengawasan terhadap siswa di sekolah negeri.
“Pemerintah, kepala sekolah, dan orang tua harus menjaga keamanan sekolah secara serius. Ledakan di SMAN 72 menunjukkan lemahnya pengawasan dan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan,” ujar Rudy.
Soroti Kepemimpinan Kadisdik Nahdiana
Rudy juga menuding bahwa lemahnya pembinaan di sekolah tidak lepas dari pola kepemimpinan Kadisdik DKI Jakarta, Nahdiana.
Menurutnya, perilaku bully dan sikap otoriter justru dimulai dari lingkungan Dinas Pendidikan itu sendiri.
“Dari informasi internal, perilaku bully juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan. Hal ini sudah menjadi budaya di bawah kepemimpinan Kadisdik Nahdiana,” ungkap Rudy.
Ia menambahkan, pihaknya mendapat laporan bahwa Nahdiana kerap bersikap temperamental, membentak dan mempermalukan staf di depan publik, termasuk insiden saat konferensi pers SPMB 2025 yang disaksikan sejumlah wartawan, termasuk dari Kompas.
Budaya Bullying Diduga Picu Aksi Siswa
Rudy menilai pola kepemimpinan seperti itu berdampak luas hingga ke satuan pendidikan di bawahnya.
Ia menduga, budaya bully di tingkat dinas maupun sekolah menjadi salah satu faktor yang memicu siswa SMAN 72 melakukan aksi teror dengan bom rakitan terhadap rekan-rekannya.
“Kalau Kadisdiknya sendiri bersikap seperti itu, bagaimana bisa menjadi contoh yang baik bagi guru dan siswa? Budaya yang salah ini bisa menular ke lingkungan sekolah,” tegas Rudy.
Desak Evaluasi Total Dunia Pendidikan Jakarta
Untuk mencegah kejadian serupa, Rudy meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, terutama di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
“Gubernur harus meninjau ulang penempatan pejabat di dunia pendidikan. Bila Kadisdiknya bermasalah, sudah seharusnya dilakukan evaluasi bahkan pencopotan jabatan,” tandas Rudy Darmawanto.
Menurut Rudy, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar dunia pendidikan di DKI Jakarta kembali berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang aman, beretika, dan bebas dari kekerasan.(ARH)
Komentar